RSS

PENGARUH TEORI POSITIVISME TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DI INDONESIA;By; M. Alpi Syahrin,dkk



BAB I
PENDAHULUAN

  1. A.    Latar Belakang
Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap penyimpangan terhadapnya. Bentuk-bentuk aturan normatif seperti itu tumbuh sendiri dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara ataupun sengaja dibuat menurut prosedur-prosedur yang ditentukan dalam sistem organisasi kekuasaan dalam masyarakat yagn bersangkutan. Makin maju dan kompleks kehidupan suatu masyarakat, makin berkembang pula tuntutan keteraturan dalam pola-pola perilaku dalam kehidupan masyarakat.
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, UUD 1945 menegaskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. prinsip ini semula dimuat dalam penjelasan, yang berbunyi “Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machsstaat)”  disamping itu, ada prinsip lain yang erat dengan prinsip negara hukum yang juga dimuat dalam penjelasan “Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).” Prinsip ini mengandung makna ada pembagian kekuasaan negara dan pembatasan kekuasaan (tidak absolut dengan kekuasaan tidak terbatas). Dengan ketentuan ini, maka dasar sebagai negara berdasarkan atas hukum mempunyai sifat normatif bukan sekedar asas belaka.
Berdasarkan tata kehidupan hukum di Indonesia, teori hukum yang berpengaruh kuat terhadap konsep-konsep dan implementasi hukum di Indonesia adalah teori hukum positivisme. Positivisme hukum dikenal sebagai suatu teori hukum yang menganggap bahwa pemisahan antara hukum dan moral,[1] merupakan hal yang teramat penting. Dalam teori ini hukum dibuat oleh penguasa seperti peraturan perundang-undangan.
Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[2] Pembentukan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.
B.     Perumusan Masalah
            Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam makalah ini yaitu :
  1. Bagaimana Pandangan Aliran Positivisme Terhadap Hukum?
  2. Bagaimana Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
C.    Tujuan dan Manfaat
Adapun tujuan yang diharapkan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :
  1. Untuk mengetahui pandangan aliran positivism terhadap hukum.
  2. Untuk mengetahui kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
  3. Penulisan makalah ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang teori hukum.
            Sedangkan yang menjadi manfaat yang hendak diperoleh dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :
  1. Penulisan makalah ini bermanfaat untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang pandangan positivisme terhadap hukum dan kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia..
  2. Penulisan makalah ini diharapkan dapat memberi sumbangan karya penulis bagi ilmu hukum khusunya dalam bidang teori hukum.
  3. Penulisan makalah ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang teori hukum.

BAB II
PEMBAHASAN
A.    Pandangan Aliran Postivisme Terhadap Hukum
            Sebelum lahirnya aliran ini telah berkembang suatu pemikiran dalam ilmu hukum dikenal sebagai Legisme. Pemikiran hukum ini berkembang semenjak abad pertengahan dan telah banyak berpengaruh di berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Aliran ini mengidentikan hukum dengan undang-undang. Tidak ada hukum di luar undang-undang. Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Di Jerman pandangan ini banyak dianut dan dipertahankan oleh msialnya Paul Laband, Jellinek, Rudolf van Jhering, Hans Nawiasky, Hans Kelsen dan lain-lain.
            Di negeri Positivisme Hukum seperti dari Jhon Austin dengan Analyticaln Jurisprudencenya/Positivismenya. Agak berlainan oleh karena hukum yang berlaku di negara inggris adalah common law tidak tertulis. Di indonesia sendiri pengaruh pemikiran legisme itu sangat jelas dapat dibaca pada Pasal 15 Algemene Bepalingen van Wetgving yang antara lain berbunyi : Terkecuali penyimpangan-penyimpangan yang ditentukan bagi orang-orang Indonesia dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Indonesia, maka kebiasaan bukanlah hukum kecuali jika undang-undang menentukannya. [3]
            Kalimat-kalimat tersebut bila dikaji jelas mencerminkan pemikiran hukum yang menjadi dasarnya, yaitu dinamakan hukum haruslah bentuknya tertulis. Hukum merupakan perintah dari penguasa, dalam artian bahwa perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Selanjutnya, Austin berkata bahwa hukum adalah perintah yang yang dibebankan untuk mengatur makhluk perpikir, perintah yang dilakukan oleh makhluk berpikir yang memgang dan mempunyai kekuasaan. Austin menganggap hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetapp dan bersifat tertutup (closed logical system), hukum scara tegas dipisahkan dari keadilan dan tidak didasrkan pada nilai-nilai yang baik atau buruk.[4]
            Austin membagi hukum itu atas :
1.      Hukum yang diciptakan oleh Tuhan untuk menusia;
2.      Hukum yang disusun dan dibuat oleh manusia;
-       hukum dalam arti yang sebenarnya atau hukum yang tepat untuk disebut hukum. Jensi hukum ini disebut juga sebagai hukum positif. Hukum yang sesungguhnya ini terdiri dari :
-    hukum yang dibuat oleh penguasa seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain;
-    hukum yang dibuat atau disusun oleh rakyat secara individual yang dipergunakan untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Contohnya : hak kurator terhadap badan/orang dalam kuratele atau hak wali terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya.
-       hukum dalam arti yang tidak sebenar-benarnya- hukum yang tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum. Jenis hukum ini tidak dibuat atau ditetapkan oleh penguasa/badan berdaulat yang berwenang. [5]

Pada akhirnya hendaknya diperhatikan pokok-pokok ajaran Analytical Juriprudence sebagai berikut :
  1. ajarannya tidak berkaitan dengan soal atau penilaian baik dan buruk, sebab penilaian tersebut berada di luar bidang hukum;
  2. Walau diakui adanya hukum moral yang berpengaruh terhadap masyarakat namun secara yuridis tidak penting bagi hukum. Anustin memisahkan secara tegas antara moral di satu pihak dan hukum di lain pihak;
  3. Pandangan bertolak belakang dengan, baik penganut hukum alam maupun mazhab sejarah;
    1. Hakikat dari hukum adalah perintah. Semua hukum positif adalah perintah dari yang berdaulat/penguasa;
    2. Kedaulatan adalah hal di luarh hukum, yaitu berada pada dunia politik atau sosiologi karenanya tidak perlu dipersoalkan sebab dianggap sebagai sesuatu yang telah ada dalam kenyataan;
    3. Ajaran Austin kurang/tidak memberikan tempat bagi hukum yang hidup dalam masyarakat.[6]

Selain John Austin, penganut aliran postivisme lainnya adalah Hans Kelsen, Hans Kelsen terkenal dengan konsep hukum murninya (reine rechtslehre, the pure theory of law), yang ingin membersihkan ilmu hukum dari anasir-anasir yang sifatnya nonhukum, seperti kultur, moral, politik, sosiologis, dan sebagainya.
Menurut Hans Kelsen tentang positivisme dinyatakan bahwa “Law is a coercive order of human behavior, it is the primary norm which stipulates the sanction.” (Hukum adalah sesuatu perintah memaksa terhadap perilaku manusia. Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi).[7]
Karakteristik postivistis dari Hans Kelsen, sangat kental dalam tiga ajarannya yang utama, yang sangat menekankan pengakuannya hanya pada eksistensi hukum positif. Ada tiga ajaran utama dari Hans Kelsen, yaitu :
            a.  Ajaran Hukum Murni (Reine Rechtslehre)
                             Hans Kelsen ingin membersihkan ilmu hukum dari anasir-anasir yang sifatnya nonhukum, Kelsen menolak masalah keadilan dijadikan bagian pembahasan dalam ilmu hukum. Bagi Kelsen, keadilan masalah ideologi yang ideal-rasional. Kelsen hanya ingin menerima hukum apa adanya.
b.   Ajaran Tentang Grundnorm
            Bertolak dari pemikiran yang hanya mengakui undang-undang sebagai hukum, maka Kelsen mengajarkan adanya grundnorm yang merupakan induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum, dalam suatu tatanan sistem hukum tertentu. Grundnorm memiliki fungsi sebagai dasar mengapa hukum itu ditaati dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan hukum.
c.    Ajaran Tentang Stufenbautheorie 
           Peraturan hukum keseluruhannya diturunkan dari norma dasar yang berada di puncak piramid, dan semakin ke bawah semakin beragam dan menyebar. Norma dasar teratas adalah bersifat abstrak dan semakin ke bawah semakin konkret. Dalam proses itu, apa yang semula berupa sesuatu yang “seharusnya”, berubah menjadi sesuatu yang “dapat” dilakukan.
Menurut Curzon, persamaan antara ajaran hukum murni Kelsen dengan ajaran perintah dari Austin adalah karena:
  1. Kedua-duanya ingin memisahkan hukum dari moral, dan unsur-unsur nonhukum lain.
  2. Kedua-duanya juga menggunakan analisis formal; kedua-duanya hanya mengakui hukum
     positif sebgai satu-satunya hukum.
  1. Kedua-duanya melihat esensi hukum “in terms of an ultimate concept.”
  2. Kedua-duanya menitiberatkan perhatiannya pada struktur dan fungsi negara.[8]

            Berdasarkan hal tersebut, bagi penganut positivisme, analisis mereka melibatkan  pengkosenterasian pada kajian tentang undang-undang sebagai keberadaannya, yakni undang-undang yang diberlakukan bagi warga negate. Jadi bagi kaum postivis, hukum di pahami sebagai berikut:
  1. Hukum adalah seperangkat perintah.
  2. Yang dibuat oleh penguasa tertinggi (negara).
  3. Ditujukan kepada warga masyarakat.
  4. Hukum berlaku local (dalam yurisdiksi negara pembuatnya).
  5. Hukum harus dipisahkan dari moralitas.
  6. Selalu tersedia sanksi eksternal bagi pelanggar hukum.[9]
            Di dalam khazanah ilmu hukum ada dua istilah yang diterjemahkan secara sama ke dalam bahasa Indonesia menjadi negara hukum, yakni Rechtsstaat dan the Rule of Law. Meskipun terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia sama-sama negara hukum, sebenarnya ada perbedaan antara Rechtsstaat dan the Rule of Law. Sebagaimana diidentifikasi oleh Roscoe Pound, Rechtsstaat memiliki karakter administratif sedangkan the Rule of Law berkarakter yudisial.
            Rechtsstaat bersumber dari tradisi hukum negara-negara Eropa Kontinental yang bersandar pada civil law dan legisme yang menganggap hukum adalah tertulis. Kebenaran hukum dan keadilan di dalam Rechtsstaat tertelatk pada ketentuan bahkan pembuktian tertulis. Hakim yang bagis menurut paham civil law (legisme) di dalam Rechtsstaat adalah yang dapat menerapkan atau membuat putusan sesuai dengan bunyi undang-undang. Pilihan pada hukum tertulis dan paham legisme di Rechtsstaat didasari oleh penekanan pada ‘kepastian hukum.
            The Rule of Law berkembang dalam tradisi hukum negara-negara Anglo Saxon yang mengembangkan common law (hukum tak tertulis). Kebenaran hukum dan keadilan di dalam the Rule of Law bukan semata-mata hukum tertulis, bahkan di sini hakim dituntut untuk membuat hukum-hukum sendiri melalui yurisprudensi tanpa harus terikat secara ketat kepada hukum-hukum tertulis. Putusan hakimlah yang lebih dianggap hukum yang sesungguhnya daripada hukum-hukum tertulis. Hakim diberi kebebasan untuk menggali nilai-nilai keadilan dan membuat putusan-putusan sesuai dengan rasa keadilan yang digalinya dari masyarakat. Hakim yang baik di sini adalah hakim yang dapat membuat keputusan berdasarkan nilai keadilan yang digalinya dari tengah-tengah masyarakat. Keleluasaan diberikan kepada hakim untuk tidak terlalu terikat pada hukum-hukum tertulis, karena penegakan hukum di sini ditekankan pada pemenuhan ‘rasa keadilan’, bukan pada hukum-hukum formal.[10]
            Dalam negara hukum, hukum lah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip The Rule of Law, and not of Man’, yang sejalan dengan pengertian ‘nomocratie’ yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, ‘nomos’. Dalam paham negara hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supermasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat.[11]
B.   Kebijakan Pembentukan Peraturan
1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
         Dunia hukum, dikenal adanya tiga bentuk penuangan keputusan noram hukum, yaitu (i) keputusan yang bersifat mengatur (regeling) menghasilkan produk peraturan (regels), (ii) keputusan hukum yang bersifat menentukan atau menetapkan sesuatu secara administratif menghasilkan keputusanya administrasi negara (beschikkings), dan (iii) keputusan yang bersifat menghakimi sebagai hasil dari proses peradilan (adjudication) menghasilkan putusan (vonnis). Di samping itu, ada pula yang dinamakan sebagai beleidsregel atau aturan kebijakan (policy rules) yang sering disebut juga sebagai quasi peraturan, seperti petunjuk pelaksanaan, surat edaran, intruksi, dan lain sebagainya yang tidak dapat dikatagorikan peraturan, tetapi isinya bersifat mengatur juga.[12]
         Setelah terjadinya perubahan UUD 1945, maka kebijakan pokok mengenai pembentukan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan juga harus mengalami perubahan mendasar. Untuk itu, menyusul ditetapkanya Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, pada tahun 2004 dibentuklah suatu undang-undang baru yang mengatur mengenai seluk beluk pembentukan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Undang-Undang baru yang dimaksudkan itu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanan.
         Penyusunan undang-undang baru ini dinilai sangat penting karena pertimbangan-pertimbangan bahwa (a) pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud bila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan; (b) untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Negara Repulik Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum perlu memiliki peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan; (c) selama ini ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sudah tidak sesuai lagi dengan hukum ketatanegaraan Republik Indonesia. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pembentukan undang-undang perlu untuk membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baru dan tersendiri dengan mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 20, Pasal 20 A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 22 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
                     Dalam sistem peraturan perundan-undangan Republik Indonesia, Pancasila diakui sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini ditentukan dengan tegas dalam Pasal 2 Undang-Undang ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan (Pasal 3 ayat (1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (Pasal 3 ayat (2)). Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuaknya (ayat 3). Selain yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) ini, peraturan yang diatur dalam Undang-Undang ini selanjutnya adalah undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain yang berada di bawahnya (Pasal (4)).
      2. Asas-Asas Peraturan Perundang-undangan
                     Menurut ketentuan Pasal 5, maka pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus di dasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas yang baik tersebut dapat dibedakan dalam dua katagori. Pertama adalah tujuan asas yang ditentukan pada Pasal 5, dan yang kedua adalah 10 asas yang ditentukan pada Pasal 6 ayat (1). Asas-asas dalam katagori kedua ini dapat kita namakan sebagai asas materil karena menyangkut materi muatan yang harus terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sedangkan asas-asas pada katagori pertama lebih menyangkut asas-asas formil yang berkenaan dengan format, sifat, wadah, kelembangaan yang berperan, teknis perumusan, dan sebagainya.[13]
                     Ketujuh asas formil yang ditentuakn dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 meliputi asas-asas :[14]
  1. kejelasan tujuan;
  2. kelembagaan atau oragan pembentuk yang tepat;
  3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
  4. dapat dilaksanakan;
  5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  6. kejelasan rumusan; dan
  7. keterbukaan.

         Sedangkan kesepuluh asas yang bersifat materiil seperti ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1), yaitu asas yang harus terkandung dalam materi muatan setiap peraturan perundang-undangan adalah :[15]
  1. pengayoman;
  2. kemanusiaan;
  3. kebangsaan;
  4. kekeluargaan;
  5. kenusantaraan;
  6. bhinneka tunggal ika;
  7. keadilan;
  8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

         Selain asas-asas materiil tersebut, peraturan perundang-undangan tertentu dapat pula berisi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Misalnya, peraturan perundang-undangan di bidang industri dan perdagangan tentu harus mencerminkan pula asas yang berlaku di dunia industri dan perdagangan yang antara lain misalnya mengidealkan nilai-nilai “efisiensi”. Demikian pula peraturan perundang-undangan di bidang-bidang yang lain, tentu harus mencerminkan pula asas-asas yang berlaku dan diidealkan dalam bidang-bidang yang bersangkutan.
3. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan
         Materi muatan peraturan perundan-undangan diatur dalam Bab III tentang Materi Muatan, yaitu mulai dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 14. Di dalamnya, ditentukan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 atau yang diperintahkan oleh Undnag-Undang untuk diatur dengan undang-undang. Hal-hal yang berkenaan dengan ketentuan lebih lanjut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi ketentuan mengenai :
-    Hak-hak asasi manusia;
-    Hak dan kewajiban warga negara;
-    Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
-    Wilayah negara dan pembagian daerah;
-    Kewarganegaraan dan kependudukan;
-    Keuangan Negara.
         Materi lainya dapat menjadi muatan undang-undang adalah hal-hal lainnya yang memang diperintahkan oleh Undang-Undang untuk diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, ada materi yang tidak diperintahkan, tetapi karena penting untuk diatur lebih lanjut. Menurut ketentuan Pasal 14, materi muatan mengenai pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Artinya, undang-undang juga dapat memuat ketentuan pidana sebagaimana mestinya.[16]
            Setelah 7 (tujuh) tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 maka pada tahun 2011, undang-undang ini diperbaharui dengan dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Adapun perbedaan antara keuda Undang-Undang tersebut tidak jauh berbeda, hanya saja dalam hierarkis peraturan perundang-undangan ada perubahan yang diantaranya, adanya Tap MPR yang berada di bawah Undang-Undang Dasar, selain itu posisi Peraturan Daerah Propisni dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sudah tidak sejajar lagi, yang mana posisi Peraturan Daerah/Kota berada di bawah Peraturan Daerah Porpinsi. Dan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 adanya Peraturan Desa namun pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Desa ditiadakan lagi. 

BAB III
PENUTUP
A.    Kesimpulan
Berkaitan dengan pandangan aliran hukum positivisme yang mengedepankan pada prinsip hukum itu ada apabila di wujudkan dalam undang-undang, Hukum itu di buat oleh penguasa, selain itu hukum bersifat memaksa. Dalam aliran hukum positivisme  adanya pemisahan antara hukum dengan moral. Selain itu peraturan hukum keseluruhannya diturunkan dari norma dasar yang berada di puncak priamida, dan semakin ke bawah semakin beragam dalam artian hukum itu berjenjang. Berkaitan dengan ini jika dikaitkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia jelaslah bahwa aliran ini diterapkan. Hal ini dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
B.     Saran

Melihat pada perkembangan dan kemajuan masyarakat Indonesia hukum juga mengikuti perkembangan masyarakat. Dalam hal ini hukum di Indonesia masih jauh tertinggal  pada perkembangan masyarakat dan kemajuan  zaman. Dikarenakan  masih diberlakukanya produk-produk hukum yang lama dan sistem hukum yang tidak sesuai lagi jika diterapkan pada masyarakat Indonesia pada masa kini. Diharapakn dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih mengedepankan kepada keseimbangan antara hukum dengan moral.

DAFTAR PUSTAKA
A.   Buku-buku.
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum, Kencana, Jakarta, 2009.

Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta Barat, 2008.

Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2007.

Moh. Mahfud MD, Membangun  Politik Hukum, Menegakan Konstitusi,  PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Ni’Matul Huda, Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi, UII Press, Yogyakarta, 2007.

B.     Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan




[1] Achmad Ali, Menguak Teori Hukum, Kencana, Jakarta, 2009,  Hlm. 55.

[2] UU. No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.


[3] Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2007, Hlm. 56.

[4] Ibid, Hlm. 58.

[5] Ibid, Hlm. 59.

[6] Ibid, Hlm. 60.

[7] Achmad Ali, Op.Cit, Hlm. 56.

[8] Ibid, Hlm. 63.

[9] Ibid, Hlm. 64.

[10] Moh. Mahfud MD, Membangun  Politik Hukum, Menegakan Konstitusi,  PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm 24-25.

[11] Ni’Matul Huda, Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi, UII Press, Yogyakarta, 2007,  Hlm 62.

[12] Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta Barat, 2008, Hlm. 209.

[13] Ibid,Hlm 269

[14] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

[15] Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

[16] Jimly Asshiddiqie,Op,Cit,Hlm 270

0 komentar

Posted in

Poskan Komentar